TRANSPARANSI ADALAH PINTU KELUAR DARI KANGKANGAN KORUPSI.

ACEH - Salah satu strategi untuk memuluskan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2015 dalam percepatan penyusunan RAPBA 2015, masing-masing anggota DPRA diberikan kuota anggaran untuk mengusul berbagai program dan kegiatan dari daerah pemilihan senilai Rp 5 miliar/anggota. Khusus kuota jajaran pimpinan sebesar Rp 7 miliar/orang.

Dan adalah fakta bahwa kebanyakan rakyat bertanya-tanya kemana dana sebesar itu dibawa? program apa saja yang di usulkan?

Sejatinya pertanyaan tersebut "wajar" saja muncul karena selama ini kita hanya mendengar bahwa tiap tahunnya anggota DPRA memperoleh dana aspirasi milyaran rupiah, namun kita tidak pernah tahu kemana dan apa saja yang dilakukan dengan Dana Aspirasi tersebut?

Salahkah "adanya" dana Aspirasi?
Menurut Teuku Irwan Djohan (salah satu anggota DPRA) "Tidak ada yang salah dengan dana aspirasi. Namun nama dana aspirasi sudah terlanjur negatif karena di tempat lain ada yang namanya dana jaring aspirasi. Kemudian di Amerika juga ada dana aspirasi dewan untuk membangun sebuah jembatan dengan anggaran yang sangat besar ke sebuah pulau yang hanya dihuni oleh sekitar 500 orang. Jadi banyak yang meragukan dana aspirasi,” ujar Teuku Irwan Djohan kepada Kiss FM.

Teuku Irwan juga menambahkan, setiap harinya ia terus menerima SMS, telepon dari berbagai masyarakat terkait proposal pengajuan bantuan dana, sehingga ia menilai wajar saja jika masyarakat meminta pengajuan bantuan yang bersumber dari dana aspirasi dewan tersebut.

“Saya kebetulan politisi yang baru, dan sebelumnya tidak terlibat di pemerintahan atau di partai, saya baru masuk partai baru dua tahun. Dan banyak kejutan-kejutan yang saya alami. Tapi inilah fakta yang harus saya alami, namun saya berharap dapat menjalankan program ini dengan baik dan benar,” ujarnya lagi

Jika saja keterbukaan (transparansi) keuangan pejabat public baik anggota legeslatif maupun pejabat eksekutif bisa diwujudkan dalam sebuah system pemerintahan kita, maka kemungkinan untuk terjadinya korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya akan semakin sempit, kepercayaan rakyat terhadap pejabat public dapat ditumbuhkan, sehingga negara juga akan maju.

Dalam konteks Aceh, dengan dana APBA berlimpah, jika berhasil diwujudkan transparansi dalam pemerintahan makan “Insya Allah” Aceh akan “merdeka” dari kemiskinan.

Tidak akan ada lagi Jalan yang rusak.

Tidak akan kita temukan lagi jembatan yang putus.

Tidak akan kita dengarkan lagi gedung sekolah yang bocor.

Tidak akan ada lagi pengemis disetiap sudut kota.

Tidak ada lagi "Aneuk Nagrroe" yang putus sekolah/kuliah.

Berikut rincian Usulan program yang diusulkan melalui anggota DPRA dari Dapil 1 (Banda Aceh, Aceh Besar dan sabang) Teuku Irwan Djohan untuk tahun anggaran 2015

Andai saja semua anggota pejabat publik berani.
Sungguh ACEH akan MERDEKA dari jajahan KORUPTOR.

Artikel Terkait:

DANA ASPIRASI BERTAMBAH, APA DASAR HUKUMNYA?

2014 ACEH MASIH JALAN DI TEMPAT ALIAS CET LANGET

ACEH JADI PROVINSI PALING BERSIH DARI KORUPSI

ACEH AKAN MERDEKA JIKA RAKYAT CERDAS.

Teuku Irwan Djohan usulkan qanun transparansi harta pejabat di Aceh