2014 ACEH MASIH JALAN DI TEMPAT!
Tinggal menghitung menit 2014 akan segera
berlalu, Aceh tetaplah Aceh yang dulu atau bahkan lebih buruk dari yang dulu,
pemimpin yang digadang-gadang akan membawa perubahan kepada Rakyat Aceh belum
juga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Aceh yang
sebelumnya dijanjikan makmur dan berjaya layaknya Brunai Darussalam justru
terlempar kejurang “keterpurukan” yang membuat wajah Aceh semakin mirip dengan
Somalia. Siapa yang bertanggung jawab?
Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Ibn umar r.a berkata: saya telah
mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan
diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan
diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya
perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga
suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang
pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya
juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan
akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya.
(Hr.Bukhary dan Muslim)
Dari hadits di atas jelaslah bahwa, pada
dasarnya, bahwa hal yang paling besar dalam sebuah kepemimpinan adalah tanggung
jawab. Ketika seseorang terpilih sebagai pemimpin maka tanggung jawabnya juga
semakin besar seiring dengan semakin tingginya jabatan yang diembannya. Seorang
kepala Negara atau kepala daerah semisal gubernur misalnya, maka ia bertanggung
jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia bertanggung jawab untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada rakyatnya agar rakyatnya bisa hidup makmur.
Rakyat membutuhkan pendidikan yang bermutu
misalkan agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat maka pemimpin
bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang bermutu, murah dan
terjangkau kepada rakyatnya sehingga rakyatnya terselamatkan dari kebodohan,
pemimpin wajib memikirkan formula yang tepat untuk meningkatkan kualitas
pendidikan bagi rakyatnya, pemimpin harus memilih orang yang tepat yang bisa
memperbaiki kualitas pendidikan bagi rakyatnya. Ditilik dari sudut pandang ini
bisa dikatakan pemimpin Aceh masih “gagal” hal ini bisa terlihat dari kualitas
pendidikan di Aceh yang belum juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Buktinya tingkat kelulusan peserta
Ujian Nasional (UN) tahun 2014 untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Aceh
berada dijuru kunci alias paling paling banyak tak lulus untuk tingkat
nasional. Seperti dilansir akun
twitter resmi @Kemdikbud_RI dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Aceh
merupakan tertinggi yang tak lulus. Dengan jumlah peserta 56.981 yang tidak
lulus sebanyak 785 dengan persentase 1,38 persen. Bahkan Aceh masih tertinggal
dibandingkan Papua yang masih “berada” di suasana perang. Ini merupakan salah
satu bukti bahwa Pemerintah Aceh masih belum berhasil menjalankan tanggung
jawabnya dengan baik meskipun didukung oleh dana yang berlimpah.
Selain itu Rakyat juga membutuhkan kualitas
pelayanan kesehatan yang baik, maka pemimpin bertanggung jawab untuk
menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau,
menghadirkan dokter-dokter yang berkualitas misalnya agar pelayanan kesehatan
kepada rakyat bisa semakin baik, memperbaiki fasilitas kesehatan dan berbagai
langkah lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan rakyat
yang dipimpinnya. Ditilik dari sudut pandang ini Pemerintah Aceh juga bisa
dikatakan masih gagal, hal ini bisa dilihat sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Kesehatan Ibu dan Anak
Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dr.Sulasmi, MHSM mengungkapkan, trend angka
kematian bayi di Aceh karena gizi buruk setiap tahun kian meningkat.
Tahun ini saja, jumlah bayi yang meninggal dunia sejak Januari hingga 11 April
2014 mencapai 348 orang. Sebagaimana yang dikutib oleh situs http://analisadaily.com/.,
selain itu kualitas pelayanan kesehatan antar daerah juga masih terlihat belum
merata. Hal ini berbanding terbalik dengan visi-misi Pemerintah Aceh yang
bertekad agar “Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas melalui
pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan
antar wilayah” (bisa dilihat
di Visi-Misi Gubernur Aceh 2012 di website: http://acehprov.go.id/). Dengan
demikian bisa dikatakan bahwa Pemerintah Aceh gagal memenuhi tanggung jawabnya
untuk memenuhi kebutuhan rakyat Aceh terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas.
Selain kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan,
kebutuhan lainnya yang bisa dikatakan jauh lebih penting adalah kebutuhan
rakyat dalam bidang ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan
berbagai terobosan untuk dapat meningkatkan perekonomian rakyat, menciptakan
sistem investasi yang sehat, membangun infrastruktur yang dapat menunjang
petumbuhan ekonomi rakyat, menyediakan lapangan kerja untuk mengimbangi
pertumbuhan jumlah pencari kerja atau SDM yang tersedia, memperbaiki SDM yang
ada dengan memberikan berbagai pelatihan dan bimbingan agar rakyat bisa hidup
lebih sejahtera dan mandiri. Ditilik dari sudut pandang ini maka Pemerintah
Aceh bisa dikatakan masih gagal memberikan pencerahan kepada rakyat Aceh, angka
pengangguran di Aceh semakin meningkat hal ini sesuai dengan catatan Badan
Pusat Statistik Nasional yang menempatkan Provinsi yang dipimpin Zaini Abdullah
dan Muzakkir Manaf ini sebagai provinsi dengan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) tertinggi ke-5, yakni 8,38%. Aceh naik
peringkat provinsi
paling tinggi tingkat pengangguran terbuka, ini lebih buruk dari tahun 2013
lalu yang menempati posisi ke-6. Kenaikan peringat ini seiring dengan
peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Aceh yang pada tahun lalu hanya
7,88% menjadi 8,38%. Sebagaimana yang dirilis situs http://kabar24.bisnis.com/, selain itu
angka kemiskinan di aceh di tahun 2014 juga menunjuk grafik meningkat yaitu
sebagaimana yang dilasir Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyebutkan
sebanyak 18,05 persen dari total 4,791 juta penduduk di provinsi ini hidup di
bawah garis kemiskinan, ini artinya mengalami peningkatan 0,45 persen jika
dibandingkan dengan periode yang sama, Maret 2013. Di mana pada Maret 2014,
persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh hanya 17,60
persen. Dalam
hal ini bisa dikatakan Pemerintah Aceh juga masih gagal meningkatkan
perekonomian rakyat Aceh secara umum.
Dengan menggunakan standar IPM yaitu dengan
melihat dari indikator Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi sebagaimana di atas
dapat dikatakan di tahun 2014 yang juga memasuki tahun ke tiga kepemimpinan
Zaini-Muzakkir Pemerintah Aceh telah gagal mengangkat Rakyat Aceh dari
keterpurukan.
Oleh sebab demikian, dengan keadaan rakyat Aceh
yang masih jauh kalaupun tidak bisa dikatakan semakin jauh dari standar
kesejahteraan, maka bisa dikatakan pemerintah aceh masih jalan di tempat alias
“cet langet” untuk
memakmurkan rakyat Aceh.
Akhirnya saya, anda dan kita semua sebagai rakyat
Aceh hanya bisa berharap di tahun 2015 nanti Pemerintah Aceh bisa membuat keadaan
rakyat Aceh bisa lebih baik dari tahun 2014 ini yang akan segera berlalu, agar
kita tidak menjadi bangsa yang celaka, yang hari esoknya lebih buruk dari ini!
Selamat tinggal 2014 yang kelam!
