INDONESIA KEMBALI BERJANJI, ACEH HARUS SIAP DIKHIANATI.
Kau khianati Aku lagi? Memang benar pengkhianatan (ingkar janji) bukan hal tabu dalam sejarah hubungan Aceh dengan Indonesia dari president pertama Soekarno hingga yang ke Enam SBY, Selalu saja menyisakan "luka" bagi Aceh atas pengkhiatan Indonesia.
Terbaru President ke 7 Indonesia (kemungkinan president terakhir) Jokowidodo kembali melaunching Janji Baru pemerintah Indonesia kepada rakyat Aceh.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya ketika berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu JOKOWI tidak lupa menjanjikan "surga" pembangunan bagi Aceh.
Situs beritasatu.com memberitakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji pada tahun ini akan membangun jalan tol trans Sumatera yang dimulai dari Lampung hingga ke Aceh.
Selain itu Jokowi juga siap menambahrunway (landasan pacu) sejumlah bandara di kabupaten/kota di Aceh.“Untuk dari barat, dari sini (Aceh) juga dimulai, sehingga nanti bisa bertemu (sambungannya) di tengah,” ujar Jokowi dalam sambutan pada saat peresmian pembangunan Bendungan Keureutoe di Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Senin (9/3) petang. Bahkan Jokowi juga berjanji akan menambah panjang landasan pacu di berbagai bandara di Aceh."Kemarin, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, meminta kepada saya supayarunway (Bandara Malikussalah) ditambah 1.600 meter menjadi 2.400 meter, saya langsung menelepon Menteri Perhubungan untuk mengerjakan tahun ini, supaya bisa masuk pesawat besar,” ujarnya. Tidak hanya itu saja Jokowi juga menambahkan, selain di Aceh Utara, bandara lain seperti Bandara Maimun Saleh Kota Sabang, Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya, dan Bandara Cut Ali Aceh Tenggara juga akan diperpanjang landasan pacunya.
Nah janji tetaplah sebuah janji, tak ada yang bisa diambil keuntungan selain dari "rasa harap" yang kembali menggantung tinggi, namun pengkhianatan bisa saja terjadi karena tak ada "hukuman" penjara apa lagi hukuman mati kepada manusia "bajingan" yang ingkar janji, tidak hanya di Indonesia namun di Aceh juga sama (masih ingat 21 Janji Zikir saat pilkada?)
Namun pun demikian terkait debgan janji baru Indonesia yang di utarakan Jokowi sepertinya (semoga saja) akan terealisasi jika dan hanya jika Indonesia tidak lagi "hobby" ingkar janji. Terlepas dari berbagai "tragedi buruk" sebelumnya kita berharap kali ini Aceh punya harapan yang lebih besar untuk tidak kecewa, setidaknya Aceh bisa berharap kepada keterlibatan beberapa sosok yang dikenal bersahabat dan dekat dengan Aceh yang sekarang berkuasa di Jakarta, sebut saja di Eksekutif atau KIH Aceh punya Surya Paloh yang termasuk Master Mindnya Koalisi Indonesia Hebat yang sedang berkuasa di Eksekutif, selain itu ada Jusuf Kalla (JK) sang wapres terakhir Indonesia.
HARUS DIKAWAL DAN DIPERJUANGKAN
Terkait dengan "penagihan dan pengawalan" janji Jakarta tersebut dibutuhkan keseriusan dan perjuangan keras dari wakil Aceh di Jakarta baik DPD maupun DPR RI, Sejatinya Aceh juga punya "kans" untuk berbicara lebih jauh jika kita melihat dari komposisi anggota legeslatif di DPR RI yang berasal dari Aceh, sebut saja Prof Bachtiar Ali dari Nasdem, Irmawan MM dari PKB dengan posisi cak Iminnya di KIH serta ada politikus "panas" Tagore Abubakar dari PDIP, Nah jika saja mereka yang notabenenja orang dalam pemerintah juga tidak mampu mengawal dan memperjuangkan kepentingan Aceh maka diperiode yang akan datang sepertinya Aceh tidak perlu lagi mengirimkan perwakilannya sebagai anggota parlemen untuk DPR RI dari Aceh.
Berkaitan dengan pengawalan tersebut Nasir Djamil yang berasal dari PKS dari "penguasa" Legeslatif jauh-jauh hari sudah berbicara ke media bahwa Janji Jokowi harus di kawal, sementara terbaru juga kita mendengar komitmen dari Prof Bachtiar Aly dari Nasdem yang mengatakan bahwa Forbes perwakilan Aceh di Jakarta siap mengawal Janji "manis" Indonesia tersebut.
Dengan asumsi bahwa jika orang dalam (pemerintahan saja) yang sudah berkomitmen mau berbuat untuk Aceh ternyata tidak "bekerja" maka yang dari luar (pemerintahan) ya tidak perlu dipertanyakan lagi, misalnya dari golongan eksekutif atau kelompok KIH dengan komposisi wakil Aceh (NASDEM 2 orang, PDIP dan PKB Masing-masing 1 orang) yang punya "afiliasi khusus?" dengan Gubernur Aceh saat Pilpres yang lalu.
Sementara di kalangan legeslatif Aceh juga punya orang dalam (penguasa legeslatif) KMP ada dari Golkar dua orang, PKS satu orang, PPP satu orang, PAN satu orang, DEMOKRAT dua orang plus Gerindra dua orang wakilnya, sehingga dengan komposisi seperti ini (seharusnya) menguntungkan Aceh, yang punya hubungan "istimewa?" Dengan Wakil Gubernur Aceh dalam pilpres yang lalu.
Dengan asumsi begitu di usulkan Eksekutif (NASDEM, PDIP, PKB) akan dikawal oleh pihak legeslatif (GERINDRA, PKS, GOLKAR, PAN, PPP, DEMOKRAT) lnsya Allah jika mereka mau bekerja maksimal untuk melobbi partai masing-masing untuk memperjuangkan kepentingan Aceh akan berjalan dengan baik plus sumbangsih anggota DPD dari Aceh!
MENGUJI WAKIL ACEH DI JAKARTA
Memang benar adanya bahwa kita tidak boleh terbuai oleh janji Indonesia, tapi setidaknya momentum ini bisa dijadikan untuk "mengukur" kepedulian para wakil kita yang sudah melenggang ke Jakarta, seberapa handal, seberapa loyal, seberapa seriuskah mereka memperjuangkan kepentingan Aceh?
Apakah sama serius dengan ketika mereka para wakil rakyat Aceh (13 DPR + 4 DPD) berjuang merebut suara rakyat Aceh?
Atau mereka hanya "Serigala" Ompong yang hanya garang di depan rakyat Aceh?
Begitu juga dengan Doto Zaini di pihak Jokowi (Eksekutif) dan Muzakkir manaf di pihak KMP selaku penguasa DPR?
Jika tidak maka KA SEP OEH NO KEUH MANTONG "pengiriman" perwakilan Aceh ke Jakarta.
Kalau tidak "niat" dan tidak mampu mengurus Aceh, ya sudahlah kita putussss!
