POLITIK, KEKUASAAN DAN KECERDASAN MENGELOLA ISSU

KEKUASAAN DAN KECERDASAN MENGELOLA ISSU

Jeh kemarin A katanya berjuang demi kesejahteraan ummat, untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, sekarang kok mereka tidak peduli lagi? lha sekarang kelompok A kembali menggaungkan semangat keberpihakannya pada ummat dengan mengangkat issu baru, apakah kali ini mereka serius? atau kita akan tertipu untuk kesekian kalinya?" itu adalah pertanyaan yang timbul di benak kita ketika kita melihat para kontestan politik bekerja keras dalam memperebutkan simpati rakyat, semua issu yang mereka wacanakan seakan-akan semuanya demi rakyat.  Dalam kontestasi politik di alam demokrasi yang seliberal di Indonesia bahkan di dunia Internasional sekarang sukses atau tidaknya seseorang atau kelompok dalam menggapai kekuasaan sangat tergantung dari kecerdasan memilih dan mengelola Issu yang akan ditawarkan dan dijadikan magnet untuk memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya demi meraih tujuan akhir berupa kekuasaan.

Gonta ganti Issu bukanlah hal yang tabu, ketika Issu "A" mulai tidak memikat atau tidak relevan karena konstituen mulai tidak percaya atau karena para Aktor yang dulunya menggiring Issu tersebut mulai mencapai titik puncak ketidak sepahaman, maka kemudian para aktor akan mengeksploitasi issu baru mislnya issu "B" meski dengan kompetitor dan partner baru.

Dan pemilihan Issu sangat tergantung dari komunitas yang diincar, misalnya:

Jika masyarakatnya (konstituen) "Tertindas" maka Issu keadilan dan HAM adalah pilihan, Sebagai contoh ada aktor atau kandidat yang ketika berkampanye atau bahkan ketika masih dijalanan begitu lantang menyuarakan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap HAM, namun nyatanya ketika ia sukses merengkuh kekuasaan baik di eksekutif maupun dilegeslatif ia "terkesan" sama sekali atau bahkan benar-benar tidak perduli dengan keadilan dan HAM yang konon dulu begitu nyaring ia teriakkan di depan massa.

Jika Masyarakat (konstituen) "Miskin" maka Issu kesejahteraan adalah pilihan, Misalnya ada aktor yang ketika masih bersama rakyat begitu fasih berbicara terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja maupun berbagai upaya lainnya untuk mengangkat taraf hidup komunitas yang sedang ia harapkan dukungannya, namun setelah kekuasaan ia dapatkan, apa yang terjadi? mereka hanya memikirkan keuntungan untuk mereke sendiri, mereka pura-pura lupa atau bahkan benar-benar melupakan kesejahteraan yang pernah ia janjikan kepada konstituennya.

Jika masyarakat "Agamis" maka Issu agama adalah pilihan, Misalnya ketika di Indonesia yang dikenal dengan negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia, ada aktor aktor politik yang dengan terang-terangan mengeksploitasi sentimen keagamaan untuk memperoleh dukungan dari massa yang ia targetkan, meskipun pada dasarnya ia sama sekali tidak peduli atau bahkan merasa tidak penting dengan issu yang ia suarakan, ia berbicara tentang kejujuran yang merupakan salah nilai luhur dari Agama Islam misalnya, namun nyatanya ketika ia menggapai kekuasaan malah ia sendiri yang melakukan tindakan yang berlawanan dengan nilai kejujuran (issu) yang dulunya ia suarakan, ia menyuarakan tentang kekhawatirannya akan pendangkalan akidah ummat, namun nyatanya ia sama sekali tidak peduli dengan akidah ummat dan juga berbagai issu keagamaan lainnja, ia ngomong anti syi'ah di tengah komunitas sunni, atau berbicara anti sunni di tengah komunitas yang mayoritasnya syi'ah, yang sejatinya para aktor tersebut sama sekali tidak perduli dengan issu tersebut.

Bagi mereka issu apapun akan selalu dilihat baik dan akan terus dieksploitasi jika bisa memberikan keuntungan, karena yang terpenting adalah Gaoalnya yaitu kekuasaan bisa diraih, kekayaan bisa digapai, persoalan tanggung jawab moral itu hanyalah perhitungan yang kesekian atau bahkan tidak diperhitungkan sama sekali.

Namun kesuksesan para aktor dalam mengelola Issu juga sangat tergantung juga dari tingkat kesadaran politik dan pemahaman politik dari komunitas yang diincar. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pengelola Issu sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi politik yang cenderung fanatis bahkan "berpeluang" menjurus ekstreem.

"Di tengah kondisi masyarakat yang tingkat fanatismenya melampaui pemahamannya terhadap keadaan yang berkembang atau issu yang dihembuskan terkadang kecerdasan mengeksploitasi dan megelola issu itu jauh lebih mumpuni untuk memenangkan kontestasi politik daripada menyiapkan program pembangunan yang sejatinya lebih berguna dan lebih dibutuhkan"

Yang penting sepakat, soal sepaham atau tidak itu belakangan!