ACEH BESAR MAU DIBAWA KEMANA?

ACEH BESAR MAU DIBAWA KEMANA?

(TANPA KEADILAN, MAKA PEMEKARAN ADALAH JAWABAN)

Untuk apa kita bersama jika hanya untuk saling menggagahi dan saling menyakiti? Mungkin itulah pertanyaan yang peling tepat dilemparkan kepada Penguasa (Elit) Aceh Besar, yang selama ini didominasi oleh tiga kawasan yaitu Sibreh, Montasik dan Samahani atau yang di singkat dengan SMS, tak ayal realitas ini memantik kecemburuan dari pendudukan Aceh besar yang berasal dari luar kawasan SMS tersebut.

Sejatinya Issu ketidak adilan dan ketidak merataan perhatian pemkab Aceh Besar bukan hal baru, artinya bukan baru kali ini digaungkan. Kita semua tau (kecuali yang tidak) jauh sebelum tulisan ini saya tulis bahwa sudah terlebih dahulu ada pihak-pihak yang menyuarakan ataupun menuntut pemekaran Aceh besar menjadi beberapa kabupaten semisal Aceh Raya dan Aceh Rayeuk, jika ditelusuri terkait “alasan” yang mendorong lahirnya tuntutan pemekaran tersebut sebenarnya dilatari oleh berbagai “persoalan” yang dirasa tidak Ideal lagi untuk dipertahankan Aceh Besar seperti sekarang di antaranya yaitu persoalan luas wilayah yang meliputi dari Lhoong hingga ke Krueng Raya dan Pulo Aceh hingga ke Lembah Seulawah, yang membuat rentan kendali (administrasi) pemerintahan cukup sulit dijangkau terutama oleh masyarakat Aceh Besar yang berada di wilayah pesisir dan yang paling kentara adalah persoalan ketidak merataan perhatian pemerintah yang berujung pada kesenjangan pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan perasaan dianaktirikan bagi sebahagian masyarakat Aceh Besar yang berasal dari wilayah yang terabaikan tersebut.

Pernyataan tersebut sungguh bukan Isapan jempol belaka, namun hal tersebut semakin hari semakin keras disuarakan oleh masyarakat Aceh Besar yang berasal dari wilayah yang “luput” dari perhatian “Elit” Aceh Besar, misalnya apa yang diutarakan oleh Muhaji Al-Fairusy yang berasal dari Seulimum dalam sebuah kesempatan ia menuliskan panjang lebar terkait kesenjangan pembangunan di Aceh Besar yang menurutnya sangat “pantas” dipertanyakan, ia menuturkan “SMS (Sibreh, Montasiek, dan Samahani) Aceh Rayeuk, selalu identik dengan tiga wilayah SMS, baik pembangunan maupun perhatian elite di Jantho yang didominasi oleh tiga wilayah tersebut. Hingga, akhirnya ada istilah untuk selain tiga wilayah tersebut adalah "Aceh Rap Rhet" (Aceh Hampir Jatuh) bukan Aceh Rayeuk. Beberapa orang kolega di Kecamatan Seulimum, mengeluh pembangunan Aceh Rayeuk sekarang, di bawah kendali elite Samahani, pembangunan lebih dititik beratkan pada Kuta Malaka, abai pada infrastruktur Kecamatan lain. Sebut saja, jalan tembus Krueng Raya-ie Suum-Lamteuba-Lampanah-Lam Kabeu, nyaris tak tersentuh, bahkan menemui titik parah, akhirnya ekonomi masyarakat kaki seulawah tersebut kian regresif. Padahal, tercatat hampir 8 ribu penduduk bermukin di wilayah kaki seulawah tersebut. Rezim bupati di Aceh Rayeuk memang terus berganti (oleh elite dominan tiga wilayah SMS), namun pembangunan "Aceh Rap Rhet" tak pernah dinamis, belum lagi persoalan wilayah hujung (Lhong, Leupung dan Pulo Aceh), selain memang karena mental masyarakat yang sulit bangkit karena kultur tak dinamis, juga disuntik oleh sikap elite yang sering abai terhadap infrastruktur. Karena itu, banyak masyarakat pedalaman di kawasan “Aceh Rap Rhet” kemudian mengambil sikap pragmatis nan negatif, seperti memupuk ganja yang dilarang negara, dan terus melakukan illegal logging, atau pengrusakan lingkungan lainnya-konfigurasi buruknya wajah ekonomi dan mental masyarakat yang diabaikan oleh pembangunan.” Demikian tegas Muhajir.

Lebih lanjut ia mengatakan tulisan tentang ini, ia buat untuk mengakomodir pekikan masyarakat (potret) wilayah “Aceh Rap Rhet”, jika pemekaran bukan solusi, maka pemerataan pembangunan harus mejadi kunci "keadilan bagi seluruh rakyat Aceh Besar." demikian pungkasnya.

Tulisan tersebut mendapat tanggapan beragam dari masyarakat lain yang berasal dari kawasan yang berbeda di Aceh Besar, misalnya apa yang ditulis Juanda Djamal untuk menanggapi tulisan Muhajir Al-Fairusy, menurut Juanda “Keseimbangan pembangunan sangat ditentukan oleh kuatnya masyarakat, ketidak merataan pembangunan disebabkan oleh pengaruh kaum kapital ke pemerintah, pemerintah dapat didikte oleh kaum kapital yang hanya berorientasi pada kepentingannya yang sempit. Untuk merubah itu, maka masyarakat mesti ditingkatkan kapasitas maupun perannannya”. Sementara itu Adi Fa menuliskan “Para pengambil kebijakan selalu mengutamakan daerah nya sendiri” ini menunjukkan bahwa ada perasaan di anak tirikan yang dirasakan oleh masyarakat di sebagian wilayah di Aceh Besar.

Bahkan Lebih keras lagi Muhammad Ramadhan Al-Faruq Aceh mengatakan “Saatnya masyaralkat dari kawasan GLISELA (KUTA COT GLI, LEMBAH SEULAWAH DAN LAMTEUBA) bicara, kita bergerak sama-sama, kami dari kawasan DARAKU JAYA (DARUSSALAM, MESJID RAYA, KUTA BAROE, BARONA JAYA) juga merasakan hal yang sama, tinggal kita "bangunkan" IMOLA (Ingin Jaya, Montasik dan Blangbintang) dan bek tuwoe L3P (LHOKNGA,LHONG, LEUPUNG, PULOE ACEH) plus kawan-kawan dari beberapa kawasan lainnya untuk sesegera mungkin menyadari ketidak adilan ini”. Nah dari Tulisan Muhajir dan berbagai tanggapan yang muncul jelas tergambar bahwa banyak masyarakat di Aceh besar yang merasa tidak mendapat perhatian dari Elit yang berkuasa di Jantho, sehingga tidak mengherankan jika pada akhirnya akan mengarah pada permintaan atau tuntutan pemekaran Aceh Besar, ini semua tidak terlepas dari ketidak adilan dan kesenjangan pembangunan dari Pemkab Aceh Besar yang terkesan pilih kasih.

Belum lagi jika dikaitkan dengan kesenjangan antara pembangunan Aceh Besar dengan tetangganya Banda Aceh, yang bukan mustahil akan memunculkan tuntutan dari sebahagian pihak yang kecewa dengan Elit Aceh Besar untuk bergabung dengan Banda Aceh, ini juga pada dasarnya tidak terlepas dari ketidak mampuan Pemkab Aceh Besar dalam mensejahterakan Rakyatnya, sehingga pada akhirnya kekecewaan dan kecemburuan tersebut bisa saja menggiring masyarakat pada tuntutan-tuntutan yang lebih ekstreem semisal pemekaran Provinsi Aceh Rayeuk yang terpisah dari Aceh selama ini yang meliputi tiga Kabupaten Kota yakni Aceh Besar, Banda Aceh dan Kota Sabang.

Whell, semua mungkin terjadi, tidak ada yang bisa dipastikan aman, Jika keadilan tidak terwujud maka pemekaran akan “dipaksa” menjadi solusi.

KEADILAN ADALAH KUNCI PERPISAHAN ADALAH PINTU!

Aceh & Papua minta pisah dari Indonesia karena?

ALA & ABAS minta pisah dari Aceh karena?

Aceh Raya & Aceh Rayeuk minta pisah dari Aceh Besar karena?

Kalau bersama lebih baik, kenapa harus pisah?

Wahakaza 'aksuhu...